Tuesday, July 2, 2019

Rencana Revisi UU No. 13 Tahun 2003 : Pengusaha Keberatan Dengan Uang Pesangon & Upah Sektoral


Rencana revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terus dibahas. Pemerintah Presiden Joko Widodo, sudah mengundang para pengusaha yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis 14/6/2019.


Dalam pertemuan itu, pengusaha menyampaikan beberapa usulan terkait rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan. Poin inti yang pertama adalah pengusaha mengusulkan pembayaran pesangon untuk karyawan yang di PHK dengan cara dicicil.

Poin inti yang kedua adalah pengusaha meminta Pemerintah meninjau ulang soal upah sektoral. Menurut para pengusaha, upah sektoral menambah beban karena mereka beranggapan sudah ada upah minimum.

Sementara soal formula kenaikan upah minimum, pengusaha tidak keberatan, dan tetap mendukung PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hanya saja, pengusaha meminta upah minimum sebagai jaring pengaman, bukan ajang menaikkan citra kepala daerah.

Menanggapi usulan pengusaha, Menteri tenaga kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengamini soal UU ketenagakerjaan sudah saatnya direvisi. Menurutnya, persoalan pesangon dan upah sektoral salah satu keraguan investor untuk berinvestasi.

Masih menurut Hanif, sektor usaha yang paling keberatan adalah usaha padat karya. Jadi, mereka (pengusaha padat karya) ragu-ragu untuk merekrut karyawan dalam jumlah banyak karena jika bisnis mereka memerlukan penyesuaian dan mengharuskan PHK pesangonnya mahal.

Sementara itu pihak buruh menyatakan revisi UU ketenagakerjaan juga harus mengakomodir kepentingan buruh. Ketua SPN, Djoko Heriyono menyoroti PHK sepihak yang kerap terjadi. Djoko ingin perlindungan buruh di UU ketenagakerjaan semakin diperkuat.

Tanggapan lebih keras muncul dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) ini menganggap revisi UU ketenagakerjaan akan semakin merugikan buruh.

Menurut Iqbal, revisi UU ketenagakerjaan sudah sering disuarakan pengusaha, namun ditolak oleh mayoritas serikat buruh. Pasalnya menurut Iqbal, usulan yang diajukan adalah pengurangan nilai pesangon dan pembebasan outsourcing. (CNBC Indonesia)